Pada 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan artikel panjang berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Dalam edisi cetaknya pada 16 Mei 2026, artikel itu muncul dengan judul “Archipelagoing fast”.
Pokok kritiknya tajam: Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu boros secara fiskal, terlalu intervensionis secara ekonomi, dan terlalu dekat dengan bayang-bayang otoritarianisme, terutama karena meningkatnya peran militer dalam kehidupan publik.
Publik Indonesia tidak mengetahui bahwa Prabowo menjawab artikel tersebut secara langsung. Pada 10 Juni 2026, The Economist memuat surat jawaban Prabowo di rubrik Letters dengan judul “President Prabowo Subianto responds to our recent briefing”.
Karena artikel itu berada di website The Economist yang sebagian besar hanya dapat diakses pelanggan, banyak orang Indonesia mungkin tidak menyadari bahwa Presiden Indonesia bukan hanya dikritik media internasional, tetapi juga menjawab kritik itu di forum yang sama.
Jawaban Prabowo penting bukan hanya karena ia membela kebijakannya, tetapi karena ia mencoba membingkai ulang dua isu besar yang sedang melekat pada pemerintahannya: demokrasi dan militerisme. Dua isu ini menjadi jantung kritik The Economist.
Namun, dalam jawabannya, Prabowo berusaha mengatakan bahwa pemerintahannya tidak sedang menjauh dari demokrasi, melainkan sedang mencari bentuk demokrasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat.
Tentang demokrasi, Prabowo menyatakan bahwa ia percaya pada demokrasi. Demokrasi, menurut dia, tidak sempurna, tetapi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia.
Ia mengingatkan bahwa dirinya mengikuti proses demokrasi berkali-kali: ikut kontestasi politik sejak 2004, kalah berulang kali, dan baru menang pada 2024.
Dengan kata lain, ia hendak menunjukkan bahwa legitimasinya bukan diperoleh melalui jalan pintas, melainkan melalui proses Pemilu yang panjang, melelahkan, dan terbuka.
Argumen ini penting karena kritik terhadap Prabowo hampir selalu kembali pada masa lalunya sebagai mantan perwira tinggi TNI.
Kecurigaan terhadap gaya kepemimpinan yang terlalu keras, terlalu terpusat, atau terlalu militeristik memang tidak muncul dari ruang kosong.
Namun, jawaban Prabowo kepada The Economist menunjukkan bahwa ia sadar betul bahwa masa lalunya menjadi lensa utama yang dipakai banyak pihak untuk membaca pemerintahannya.
Karena itu, ia merasa perlu menegaskan: Indonesia adalah demokrasi dan akan tetap menjadi demokrasi.
Namun, pernyataan seperti itu tentu tidak boleh berhenti sebagai retorika. Justru karena Prabowo telah menyatakan komitmen demokratisnya secara terbuka di hadapan media internasional, maka komitmen itu harus menjadi standar untuk menilai pemerintahannya sendiri.
Bila demokrasi adalah sistem terbaik, maka kritik harus tetap hidup. Parlemen harus tetap bermakna. Pers harus tetap bebas. Penegakan hukum harus tetap adil. Dan kekuasaan eksekutif harus tetap dibatasi oleh institusi.
Di sinilah jawaban Prabowo menarik. Ia tidak menolak kritik sebagai gangguan. Ia justru mengatakan bahwa kritik adalah sesuatu yang sehat dan penting dalam demokrasi.
Ini berbeda dengan kecenderungan banyak pemimpin yang melihat kritik sebagai serangan terhadap negara.

Dalam artikelnya, The Economist menggambarkan kekhawatiran bahwa Indonesia sedang bergerak menuju demokrasi yang makin sempit.
Jawaban Prabowo mencoba membalas kekhawatiran itu dengan pesan bahwa demokrasi tidak harus berarti polarisasi permanen, permusuhan politik tanpa akhir, atau kelumpuhan pemerintahan.
Pertanyaannya kemudian: apakah demokrasi harus selalu diukur dari kerasnya oposisi, atau juga dari kemampuannya menghasilkan kesejahteraan?
Prabowo tampaknya memilih jawaban kedua. Ia ingin mengatakan bahwa demokrasi yang baik bukan hanya demokrasi yang ramai, tetapi juga demokrasi yang bekerja.
Demokrasi harus mampu memberi makan anak-anak yang kekurangan gizi, memperbaiki sekolah, membangun rumah sakit, membantu petani, memperpendek rantai pasok, dan menghadirkan negara bagi rakyat kecil.
Di sinilah isu kedua muncul: keterlibatan TNI dan Polri. Bagi The Economist, meningkatnya peran militer dalam program-program sipil menimbulkan kekhawatiran.
Dalam sejarah Indonesia, kekhawatiran ini wajar. Ingatan tentang dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru masih menjadi trauma politik yang belum sepenuhnya hilang. Karena itu, setiap perluasan peran militer di ruang sipil hampir pasti dibaca dengan waspada.
Namun, Prabowo memberikan penjelasan berbeda. Ia mengatakan bahwa rakyat membutuhkan hasil, dan hasil itu harus cepat.
Karena itu, ia meminta polisi dan angkatan bersenjata membantu negara dalam beberapa pekerjaan konkret: rehabilitasi setelah bencana banjir di Sumatera, pembangunan jembatan, dan dukungan terhadap ketahanan pangan.
Dengan kata lain, dalam kerangka Prabowo, keterlibatan TNI dan Polri bukan dimaksudkan sebagai kembalinya militer ke politik, melainkan sebagai pemanfaatan kapasitas organisasi negara untuk mempercepat hasil.
Argumen ini tidak boleh ditolak begitu saja. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar, rumit, dan sering kali lambat secara birokratis.
Banyak daerah membutuhkan kehadiran negara secara cepat, bukan sekadar prosedur yang rapi di atas kertas.
Dalam situasi bencana, krisis pangan, atau kebutuhan logistik besar, TNI dan Polri memang memiliki kapasitas komando, jaringan, disiplin, dan kecepatan mobilisasi yang tidak selalu dimiliki birokrasi sipil.
Namun, pembelaan ini juga membutuhkan pagar pembatas yang jelas. Keterlibatan TNI dan Polri dalam proyek prioritas hanya dapat diterima bila bersifat terbatas, transparan, berada di bawah otoritas sipil, dan diarahkan pada tugas teknis yang terukur.
Militer boleh membantu membangun jembatan, mengirim logistik, membuka akses, atau membantu respons bencana.
Namun, militer tidak boleh menjadi pengganti politik sipil, pengendali kebijakan publik, atau alat untuk membungkam kritik.
Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata apakah TNI dan Polri boleh terlibat, tetapi bagaimana keterlibatan itu diatur.
Bila keterlibatan itu dilakukan untuk mempercepat pelayanan publik, diaudit secara terbuka, dan tidak mengurangi ruang demokrasi, maka argumen Prabowo memiliki dasar yang kuat.
Namun, bila keterlibatan itu berubah menjadi perluasan kekuasaan tanpa kontrol, maka kritik The Economist akan memperoleh pembenarannya.
Dalam jawabannya, Prabowo juga menolak kesan bahwa program-program prioritasnya adalah sekadar populisme fiskal.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, ia tempatkan sebagai respons terhadap stunting dan kekurangan gizi.
Koperasi desa ia bingkai sebagai cara untuk melawan tengkulak, memperkuat petani, dan memperpendek rantai pasok.
Danantara ia jelaskan sebagai cara memperbaiki pengelolaan aset nasional agar Indonesia memperoleh nilai lebih besar dari transformasi ekonominya sendiri.
Di sini kita melihat pola argumentasi Prabowo: ia tidak ingin dinilai dari kacamata ideologi ekonomi yang terlalu kaku. Ia ingin dinilai dari hasil.
Bila anak-anak lebih sehat, petani lebih kuat, rantai pasok lebih pendek, rumah sakit lebih baik, dan sekolah lebih layak, maka bagi Prabowo kebijakan itu sah secara demokratis karena menjawab kebutuhan rakyat.
Pandangan ini sejalan dengan keresahan banyak negara berkembang: demokrasi tidak boleh hanya menjadi prosedur elektoral yang indah, tetapi gagal menghadirkan kesejahteraan.
Demokrasi yang hanya menghasilkan debat elite, sementara rakyat tetap kekurangan gizi, petani tetap ditekan tengkulak, dan desa tetap tertinggal, pada akhirnya akan kehilangan legitimasi moralnya.
Dalam konteks itulah Prabowo mencoba menawarkan demokrasi yang berorientasi hasil.
Namun, di sisi lain, demokrasi yang berorientasi hasil juga memiliki bahayanya sendiri. Atas nama hasil cepat, pemerintah bisa tergoda untuk memusatkan kekuasaan.
Atas nama efisiensi, kritik bisa dianggap penghambat. Atas nama stabilitas, oposisi bisa dianggap mengganggu.
Karena itu, jalan yang harus ditempuh Prabowo tidak mudah: ia harus membuktikan bahwa kecepatan tidak mengorbankan kebebasan, dan hasil tidak mengorbankan hukum.
Jawaban Prabowo kepada The Economist karena itu sebaiknya dibaca bukan sebagai akhir perdebatan, tetapi sebagai awal dari kontrak politik yang lebih jelas.
Prabowo telah berkata kepada dunia bahwa ia percaya demokrasi, menerima kritik, dan akan menjawab kritik dengan hasil yang terukur. Maka standar penilaian terhadap pemerintahannya juga harus diletakkan di sana.
Bila dalam lima tahun ke depan pemerintahannya mampu menurunkan stunting, memperbaiki layanan kesehatan, memperkuat petani, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama menjaga kebebasan pers, independensi lembaga, serta ruang oposisi, maka Prabowo akan berhasil mematahkan karikatur bahwa dirinya sekadar mantan jenderal yang kembali membawa Indonesia ke masa lalu.
Namun, bila program besar berjalan tanpa akuntabilitas, bila aparat makin masuk ke ruang sipil tanpa batas, bila kritik makin dipersempit, dan bila institusi demokrasi hanya menjadi ornamen, maka kekhawatiran The Economist akan sulit dibantah.
Karena itu, inti dari perdebatan ini bukan apakah The Economist benar atau Prabowo benar. Inti persoalannya adalah apakah Indonesia dapat membangun model demokrasi yang tidak hanya bebas, tetapi juga efektif; tidak hanya prosedural, tetapi juga menghasilkan; tidak hanya menjaga hak politik, tetapi juga memperbaiki kehidupan konkret rakyat.
Prabowo telah membalas The Economist. Sekarang, jawaban yang sesungguhnya tidak lagi berada di halaman majalah internasional itu.
Jawaban yang sesungguhnya ada pada hasil pemerintahan: apakah demokrasi Indonesia tetap hidup, dan apakah rakyat benar-benar merasakan negara bekerja untuk mereka.
Penulis: Dr. Aristo Purboadji
Dosen, Ketua STT Tiberias
Disclaimer: Opini ini sebelumnya telah tayang di Kompas.com dengan judul asli “Ketika Prabowo Membalas The Economist”
