LEMBANG – Kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya memberikan perlindungan, kepastian, dan rasa keadilan. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, proporsional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam perkembangan sistem peradilan pidana adalah keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pendekatan ini memberikan ruang bagi pemulihan akibat tindak pidana dengan tetap memperhatikan tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penanganan tindak pidana ringan, pendekatan tersebut memiliki relevansi karena penyelesaian perkara tidak hanya berkaitan dengan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana hak dan kepentingan korban memperoleh perhatian secara nyata.
Keadilan yang Berorientasi pada Pemulihan
Howard Zehr dalam The Little Book of Restorative Justice (2002) menjelaskan bahwa keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap manusia dan hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan para pihak yang berkepentingan.
Perspektif tersebut memberikan pemahaman bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan proses penjatuhan sanksi, tetapi juga dengan upaya memulihkan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.
Dalam konteks ini, mediasi penal dapat menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan kepentingan korban dan pelaku secara terarah, sepanjang perkara memenuhi persyaratan hukum. Pelaksanaannya harus menjunjung kesukarelaan, keseimbangan kedudukan para pihak, perlindungan korban, dan kepastian hukum.
Keadilan restoratif bukan berarti mengabaikan hukum atau menghilangkan pertanggungjawaban pelaku. Sebaliknya, pendekatan ini menempatkan pemulihan sebagai bagian dari penyelesaian yang bertanggung jawab dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemulihan Hak Korban sebagai Bagian dari Pelayanan Hukum
Korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami akibat dari tindak pidana. Karena itu, kebutuhan dan kepentingannya perlu memperoleh perhatian dalam setiap tahapan penyelesaian perkara.
Pemulihan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, antara lain pengembalian barang, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, ganti kerugian, perbaikan kerusakan, maupun bentuk pemulihan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.
Proses tersebut perlu memastikan bahwa korban memperoleh informasi yang memadai, kesempatan menyampaikan kepentingan, serta perlindungan dari tekanan atau intimidasi. Kesepakatan yang dicapai juga harus jelas, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dengan demikian, kualitas pelayanan hukum tidak hanya dilihat dari proses penanganan perkara, tetapi juga dari kepastian perlindungan dan pemenuhan hak para pihak.
Landasan Hukum dan Komitmen Profesionalisme Polri
Pelaksanaan keadilan restoratif memiliki landasan hukum, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 telah mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Pasal 79 mengatur bentuk pemulihan keadaan semula, yang antara lain dapat berupa pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, ganti kerugian, dan perbaikan kerusakan. Kesepakatan pemulihan wajib dilaksanakan paling lama tujuh hari sesuai ketentuan pasal tersebut.
Sementara itu, Pasal 80 mengatur persyaratan tindak pidana yang dapat dikenakan mekanisme keadilan restoratif. Artinya, tidak setiap perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penanganannya harus melalui penilaian yang cermat dan memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Kerangka hukum ini menegaskan pentingnya profesionalisme aparat dalam memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, dan pertanggungjawaban pelaku.
RUANG PULIH: Gagasan Penguatan Pelayanan Berorientasi Korban
Sebagai kontribusi pemikiran dalam penguatan pelayanan hukum, dapat dikembangkan gagasan konseptual RUANG PULIH (Ruang Mediasi Penal untuk Pemulihan Hak Korban).
Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan melalui beberapa prinsip.
Pertama, pelayanan yang berorientasi pada korban. Setiap proses perlu memperhatikan kebutuhan, keselamatan, dan hak korban serta memastikan tidak terdapat tekanan dalam pengambilan keputusan.
Kedua, mediasi yang profesional dan proporsional. Fasilitator perlu memiliki kompetensi komunikasi, pemahaman hukum, dan kemampuan mengelola proses dialog secara seimbang. Pelaksanaan mediasi harus memenuhi persyaratan hukum dan tidak boleh dipaksakan kepada para pihak.
Ketiga, kepastian pelaksanaan kesepakatan. Kesepakatan pemulihan harus dirumuskan secara jelas dan dilaksanakan sesuai tenggat serta mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila kesepakatan tidak dipenuhi, proses harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, evaluasi pelayanan secara berkelanjutan. Evaluasi dapat diarahkan pada kualitas proses, perlindungan para pihak, kepastian pelaksanaan kesepakatan, dan pemenuhan hak korban. Pengelolaan informasi harus tetap memperhatikan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi.
RUANG PULIH merupakan gagasan pengembangan yang dapat dikaji lebih lanjut sesuai kebijakan, kewenangan, dan kebutuhan organisasi. Gagasan ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme peradilan pidana, melainkan memperkuat pelayanan hukum yang berorientasi pada pemulihan dan kepastian hukum.
Kepemimpinan Polri dalam Membangun Keadilan Humanis
Penerapan keadilan restoratif membutuhkan dukungan kepemimpinan yang mampu memastikan keselarasan antara kebijakan, kompetensi personel, prosedur, dan kualitas pelayanan.
Pimpinan memiliki peran dalam memberikan arah kebijakan, mendorong peningkatan kapasitas penyidik, memperkuat koordinasi antarunit, serta memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum. Pengawasan juga diperlukan agar pelaksanaan mediasi berlangsung objektif, transparan, dan tetap menjamin hak seluruh pihak.
Di samping itu, komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperkuat pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme hukum yang memiliki persyaratan dan batasan, bukan penyelesaian informal tanpa pertanggungjawaban.
Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya membangun pelayanan kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat.
Membangun Kepercayaan Melalui Keadilan yang Bermakna
Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika hukum hadir secara adil dan memberikan manfaat nyata. Dalam penanganan tindak pidana ringan, pemulihan hak korban merupakan salah satu dimensi penting yang perlu diperhatikan tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan tanggung jawab pelaku.
Melalui penerapan keadilan restoratif yang tepat, Polri memiliki ruang untuk terus memperkuat kualitas pelayanan hukum, membangun komunikasi yang konstruktif, dan menghadirkan penyelesaian perkara yang memperhatikan kepentingan manusia.
Pada akhirnya, penegakan hukum yang profesional bukan hanya memastikan bahwa hukum dilaksanakan, tetapi juga memastikan bahwa prosesnya memberikan perlindungan, kepastian, dan rasa keadilan.
Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan hukum memberikan manfaat, melindungi masyarakat, dan menghadirkan keadilan yang humanis bagi seluruh pihak.
Oleh: Johan Christy Silaen, S.I.K., M.H.
Peserta Didik Sespimmen Polri Dikreg ke-67 T.A. 2026
