Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Penulis: superadmin
Kata Pakar soal Polri & Pembaruan Hukum Acara Pidana : Jaga Independensi Penegakan Hukum
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
Pakar Hukum UMSU Sikapi RUU KUHAP : Jangan Amputasi Kewenangan Penyidikan Polri
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Guru Besar Hukum UB Kritisi RUU KUHAP : Revisi Harus Hati-hati, Jangan Merusak Sistem yang Ada
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Pasal Problematik di RUU KUHAP Harus Dibatalkan, Eggi Sudjana: Reduksi Dulu, Jangan Sampai Jaksa Kerjain Polisi
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11 RUU
Ketua Presidium JARI 98 : Hormat kepada TNI-Polri, Siskamtibmas Kondusif & Damai selama 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Jakarta – Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa angkat topi kepada instansi TNI-Polri yang kompak menjaga situasi kamtibmas
Pakar Unair Beri Masukan untuk RUU KUHAP soal Wewenang Penyidikan
Jakarta – Kaprodi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Prawitra Thalib, memberi masukan untuk rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana
Pakar Hukum UGM Dorong Perlindungan HAM Diperhatikan dalam RKUHAP
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
Pakar Buka Suara soal Imunitas Jaksa di UU Kejaksaan: Bisa Hambat Penegakan Hukum
JAKARTA – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan
Ahli Hukum UB Sebut Beberapa Pasal RUU KUHAP Jadi Ancaman Persoalan Kewenangan Jaksa – Polisi
Jakarta – Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog Universitas Brawijaya (UB), Dr. Prija Djatmika mengkritisi beberapa pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.