JAMBI – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di bawah naungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepolisian. Baru-baru ini, institusi pendidikan tersebut menyelenggarakan sebuah seminar strategis bertajuk UNIPOL yang bertujuan utama mempersiapkan personel Polri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan prinsip Presisi, Senin (13/04/2026).
Seminar ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menyelaraskan kurikulum dan metode pembelajaran dengan tuntutan tugas kepolisian di era modern. Melalui kegiatan UNIPOL, para peserta diajak untuk lebih memahami makna dan implementasi dari visi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Acara ini tidak hanya berisi paparan materi, tetapi juga diskusi interaktif yang mendalam mengenai berbagai isu strategis kepolisian.
Selain itu, kegiatan forum ini menjadi wadah dialog antara akademisi dan praktisi untuk memperkuat kebijakan pendidikan serta pengembangan SDM Polri agar mampu menjawab tantangan global dan kompleksitas teknologi digital.
” Karena Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci ,” ujar Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
Jenderal Polisi bintang tiga di pundak itu juga menekankan., pendidikan kepolisian harus bersifat lintas disiplin dan adaptif guna melahirkan personel yang profesional, bermoral, serta modern. Menurutnya, keberhasilan institusi Polri di masa depan sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang mampu memprediksi perubahan zaman.
“ Pada pendidikan lah tergantung masa depan Polri. Polisi harus profesional berbasis ilmu kepolisian, cerdas, bermoral, dan modern agar mampu satu langkah lebih maju dari perubahan ,” tegas Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.
Iya juga mendorong transformasi menuju electronic policing dan forensic policing sebagai respons terhadap era digital. Serta berharap Polisi tidak hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
“ Pemolisian di era digital harus berkembang menjadi electronic policing dan forensic policing. Polisi harus menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan ,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., yang turut hadir dalam seminar, menyoroti pentingnya reformasi kurikulum yang mengedepankan hak asasi manusia dan penguasaan teknologi. Dukungan politik dari parlemen pun terus diperkuat demi menjaga stabilitas institusi.
“ Kami mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi ,” kata Habiburokhman.
Tidak cuma itu. Dalam forum tersebut, ia juga menegaskan posisi konstitusional Polri yang tetap berada langsung di bawah kendali Presiden. Hal ini merupakan bagian dari poin krusial dalam percepatan reformasi birokrasi di tubuh kepolisian.
“ Polri tetap di bawah Presiden langsung. Ini sikap tegas DPR berdasarkan konstitusi dan TAP MPR ,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Habiburokhman menanggapi fenomena no viral no justice sebagai tantangan keterbukaan informasi saat ini. Ia menilai transparansi adalah satu-satunya cara bagi Polri untuk mempertahankan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial.
“ Sejelek apa pun yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan. Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan ,” pungkas Habiburokhman.
Selanjutnya, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana juga menambahkan. ” Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami berharap dapat mencetak kader-kader polisi yang tidak hanya tangguh secara fisik dan taktis, tetapi juga cerdas secara intelektual, memiliki wawasan luas, serta berjiwa sosial tinggi dalam melayani masyarakat ,” tutup Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana.
